cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2012)" : 7 Documents clear
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN DESENTRALISASI POLITIK Didik G. Suharto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.153-160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif kualitatif. Pembatasan ruang lingkup penelitian meliputi: pembatasan periode waktu, lokasi, dan fokus analisis. Jenis data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara teknik analisis isi dan teknik analisis fenomenologi. Uji keabsahan data meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, obyektivitas. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa. This research aims to analyze the implementation of the village government organization in political and administrative decentralization perspective. This study is a descriptive qualitative research. The limitation of research scope includes: time period, location, and analysis focus limitation. The types of data needed were primary and secondary data. The data collection was done using interview, observation, and documentation. Technique of analyzing data used was content analysis and phenomenological analysis. The data validity test includes: internal and external validity test, reliability and objectivity test. Based on the result and discussion of research, it can be concluded that, include: the implementation of the village government organization; the structural and functional change of institution; and the village self-sufficiency.
KEPEMIMPINAN NASIONAL, BUDAYA POLITIK, DAN PARTISIPASI PUBLIK Muslimin Muslimin; Sorni Paskah Daeli
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.161-168

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gagasan baru mengenai sosok kepemimpinan tahun 2014. Wacana yang muncul saat ini hanya terkesan bagi-bagi kekuasaan antara satu partai dan partai lainya dalam satu koalisi, sementara perdebatan tentang cita-cita nasional masih menempati ruang-ruang sempit. Pertarungan gagasan-gagasan besar seharusnya yang harus dijadikan budaya politik dalam setiap kegiatan politik seperti pemilu. Sehingga kesan pemilu hanya kepentingan segelintir orang yang mengakibatkan merebaknya apatisme politik dalam bentuk golongan putih dapat dihindari dan berubah menjadi partisipasi politik. This paper aims to provide new ideas about leadership figure in 2014. The discourse that emerged today only seem to divide power between the parties and other parties in a coalition, while the debate about national ideals still occupy cramped spaces. The fight should have great ideas that should be a political culture in any political events such as elections. So the impression only the interests of the few elections that resulted in widespread political apathy in the form of white group can be avoided and turned into political participation.
EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (Studi Kasus PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo) Shabo Hernoko
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.169-178

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PDAM Tirta Perwitasari selama kurun waktu 2006-2010. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan terkait implementasi dan masalah yang dihadapi. Penilaian terhadap kinerja keuangan PDAM diatur dalam Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dan analisis Common Size dipergunakan untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan sehingga diketahui perkembangannya selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, perusahaan sangat likuid untuk melunasi utangutang jangka pendeknya, dalam kondisi solvable, namun terdapat kelebihan biaya operasional dari yang seharusnya setiap tahunnya. Berdasarkan analisis Common Size, perusahaan pada tahun 2006 mengalami  kerugian usaha, baru kemudian memperoleh laba usaha mulai tahun 2007 hingga 2010. The study aims to determine the development of the financial performance of PDAM Tirta Perwitasari,during the period from year 2006-2010. The study used qualitative methods to obtain an overview of the financial performance, related to the implementation and problems encountered. An assessment of the financial performance of the PDAM set in Kepmendagri No. 47 Year 1999 about Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, and the Common Size analysis is used to interpret the financial statements of the company to determine the development of the financial performance during the study period. The results showed that, highly liquid companies to pay off short-term debts, the solvable conditions, but there is excess operating costs annually. Based on the analysis of Common Size, the company in 2006; suffered business loss, then gain in operating income from year 2007-2010.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO Ray Septianis Kartika
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.179-188

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola ADD. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis kualitatif dengan informan kepala desa dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa. Purpose of this study was to determine the people's participation in managing ADD and identify supporting factors and obstacles encountered in participating communities to manage ADD.Method of research using qualitative descriptive analysis of village heads and community informants.The study says that the Rural Community and Rural JangkrikanTegeswetan major initiative to contribute to the management of ADD.Not justin the planning, implementation and monitoring, but more importantis the awareness of the community to get involvedin building the villageis a solution to promote rural  development.
PENERAPAN BALANCED SCORECARD UNTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Teguh Narutomo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.189-200

Abstract

Balance Scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi ke dalam tindakan yang nyata. Dalam Balanced Scorecard, pengukuran kinerja dilihat dari 4 perspektif yaitu Customer and Stakeholder Perspective, Financial Perspective, Employees and Organization Capacity Perspective, dan Internal Bussiness Process Perspective. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tidak terbatas digunakan pada organisasi swasta melainkan juga bisa diterapkan pada organisasi sektor publik. Tulisan ini menguraikan tentang perlunya Balanced Scorecard untuk organisasi pemerintah dan peluangnya apabila digunakan di Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan beberapa analisis dan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Balance Scorecard to guide the management and members of the organization in translating the vision,mission and strategy of the organization into the real action. In the Balanced Scorecard performance measurement viewed from four perspectives, namely Customer and Stakeholder Perspective, Financial Perspective, Employees and Organization Capacity Perspective and Bussiness Internal Process Perspective. Measuring the performance of the Balanced Scorecard approach is not limited to use in private organizations but also can be applied to public sector organizations. This paper describes the need for Balanced Scorecard for government organizations and opportunities when used in BPP Kemendagri based on some analysis and results of studies that have been conducted
DESENTRALISASI DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Zarmaili Zarmaili
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.201-206

Abstract

Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan metode diskritif kualitatif data primer diperoleh dari sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD dan masyarakat Jambi yang dipilih secara probabolity sampling, data sekunder diperoleh dari laporan Pengadilan Negeri Jambi dan catatan LSM dan Ormas. Kajian ini telah menemukan bahwa tujuan proses pelaksanaan konsep desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai, peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintah daerah masih lemah, wewenang dan kekuasaan pemerintah disalahgunakan oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jambi sehingga menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Beberapa sebab terjadi korupsi adalah adanya kekuasaan yang penuh diberikan kepada Gubernur dan wewenang yang lebih diberikan kepada DPRD. Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan, penempatan personil dan perjalan dinas. This study describes the process of decentralization implementation and corruption practical in the scope of the Jambi Provincial Government. With diskritif qualitative method, primary data obtained from a number of government officials Jambi, members of Jambi Legislators and the Jambi society that elected by quota sampling, secondary data obtained from the reports of the District Court of Jambi and NGO notes. This study has found that the purpose of the implementation of the concept of decentralization in Jambi Provincial Government is improving the quality of public services has not been achieved, the role of the community in the management of local government administration remains weak, the powers of government abused by government officials in Jambi Province thus causing corruption. Some of the causes of corruption are the full powers given to the Governor and the authority is given to Council. Corruption occurs in project development, personnel placement and services journey.
PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi: Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai) Herman Ya'aro Harefa; Tiurlan Sinambela
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 3 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.207-216

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembinaan terhadap produktivitas kerja melalui motivasi kerja pada organisasi pemerintahan daerah. Lokasi penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Structural Equation Model (SEM), dengan responden sebanyak 139 orang yang penarikan sampelnya menggunakan Simple Random Sampling. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembinaan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, pembinaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, dan pembinaan melalui motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. The purpose of this study was to determine the effect of coaching on work productivity through motivation in organizational governance. What research is Serdang Bedagai local government. This study uses analytical techniques Structural Equation Model (SEM), with 139 respondents who recall sampled using Simple Random Sampling. The results of statistical analysis showed that no significant effect on guidance through, guidance through significant effect on work motivation, work motivation significant effect on workplace productivity, motivation and guidance through a significant effect on labor productivity.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2023) Vol. 15 No. 2 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023): City Branding Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol. 13 No. 3 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election Vol. 12 No. 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol. 8 No. 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol. 8 No. 1 (2016) Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) More Issue